Kegiatan

Kebijakan Pemerintah Indonesia masih belum berpihak terhadap keadilan sosio-ekologis. Krisis yang terjadi di lapangan akibat industri masif pertambangan, perkebunan, properti dan infrastruktur menunjukkan hal itu. Hal ini ditambah oleh sejumlah RUU yang kini disahkan justru akan memperparah krisis sosio-ekologis di lapangan. Akibatnya, terjadi konflik agraria dimana-mana, tercerabutnya masyarakat dari tanah sebagai sumber penghidupan dan fungsi …

Sinematik #10: Arah Kebijakan Indonesia Merespon dan Menangani Krisis Sosio-Ekologis: Refleksi dari Masa ke Masa Selengkapnya »

Demokrasi menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Ironisnya, status ‘negara demokrasi’ seringkali tidak mencerminkan kenyataan kedaulatan itu. Realitanya, beberapa Rancangan Undang-Undang yang tidak adil, pro-investasi dan memperkuat oligarki politik dapat lolos ke parlemen menjadi Undang-Undang di kala pandemi melanda. Beberapa Undang-Undang …

Sinematik #9: Mencari Demokrasi dalam Kubang Krisis Sosio-Ekologis Selengkapnya »

 Selasa, 12 Mei 2020, Sajogyo Institute telah mengadakan Serial Diskusi Tematik ke-5 (Sinematik #5) yang dilakukan secara online, melalui media Zoom meeting dan disiarkan langsung dalam kanal YouTube Media Sajogyo Institute. Serial diskusi ini mengusung tema ‘Oligarki Industri Batu Bara dan Krisis Sosio-Ekologis’ dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Roy Murtadho (peneliti Sajogyo Insitute dan Koordinator …

Sinematik #5: Oligarki Industri Batubara dan Krisis Sosio-Ekologis Selengkapnya »

Sabtu, 25 April 2020, Sajogyo Institute telah mengadakan Serial Diskusi Online Tematik (SINEMATIK) edisi ketiga. Diskusi daring melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan di kanal Youtube Media Sajogyo Institute ini mengusung tema “Kerja, Kesehatan, Keluarga: Perempuan Menghadapi Pandemi”. Diskusi dimulai pukul  10.00 WIB dan dibuka oleh Moderator Ganies Oktaviana. Narasumber diskusi adalah Supinah (Koordinator Divisi …

Sinematik #3: Kerja, Kesehatan, Keluarga: Perempuan Menghadapi Pandemi Selengkapnya »

Sejak pertengahan 2019, publik sudah dikejutkan dengan bergulirnya RUU Pertanahan, di samping Perubahan UU KPK dan RUU KUHP. Fenomena RUU ini kembali muncul menjelang 2020 dengan bergulirnya empat RUU Omnibus Law, seperti Cipta Kerja, Ibukota Negara, Perpajakan dan Kefarmasian. Bahkan, RUU Minerba (yang tidak diketahui alur prosesnya oleh publik) tiba-tiba sudah masuk ke level pengesahan …

[Bahan Materi] Sinematik #8: Fenomena RUU vs Krisis Sosio-Ekologis: Quo Vadis Indonesia? Selengkapnya »

Sejak pertengahan 2019, publik sudah dikejutkan dengan bergulirnya RUU Pertanahan, di samping Perubahan UU KPK dan RUU KUHP. Fenomena RUU ini kembali muncul menjelang 2020 dengan bergulirnya empat RUU Omnibus Law, seperti Cipta Kerja, Ibukota Negara, Perpajakan dan Kefarmasian. Bahkan, RUU Minerba (yang tidak diketahui alur prosesnya oleh publik) tiba-tiba sudah masuk ke level pengesahan …

Sinematik #8: Fenomena RUU vs Krisis Sosio-Ekologis: Quo Vadis Indonesia? Selengkapnya »

Masuknya Kapital Besar (baik dari Negara maupun Korporat) di Indonesia berkonsekuensi pada perubahan (reorganisasi) ruang besar-besaran. Reorganisasi itu terlihat jelas dengan masuknya Kapital ke sektor-sektor perkebunan sawit, properti, tambang dan infrastruktur. Fenomena ini menyebabkan perubahan drastis pada ruang sosio-ekologis. Konflik agraria pun tak terhindarkan. Data terakhir di tahun 2019, konflik agraria telah meningkat 279 kasus. …

[Bahan Materi] Sinematik #7: Kapitalisme, Reorganisasi Ruang dan Krisis Sosio-Ekologis Selengkapnya »

Masuknya Kapital Besar (baik dari Negara maupun Korporat) di Indonesia berkonsekuensi pada perubahan (reorganisasi) ruang besar-besaran. Reorganisasi itu terlihat jelas dengan masuknya Kapital ke sektor-sektor perkebunan sawit, properti, tambang dan infrastruktur. Fenomena ini menyebabkan perubahan drastis pada ruang sosio-ekologis. Konflik agraria pun tak terhindarkan. Data terakhir di tahun 2019, konflik agraria telah meningkat 279 kasus. …

Sinematik #7: Kapitalisme, Reorganisasi Ruang dan Krisis Sosio-Ekologis Selengkapnya »

Korupsi di sektor sumber daya alam masih terbilang tinggi. Pengelolaan sumber daya alam, yang merupakan ‘ladang basah’, memiliki banyak celah tindak korupsi. Celah ini menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. KPK (2019) mencatat, dari 676 kasus korupsi yang terjadi hingga 2019, 174 pelaku dari swasta, 156 pelaku dari pegawai pemerintah, 137 pelaku anggota DPR/DPRD dan …

[Bahan Materi] Sinematik #6: Bedah Edisi Khusus Jurnal INTEGRITAS KPK “Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Indonesia” Selengkapnya »

Daya tarik Batu Bara masih begitu kuat bagi para pemodal besar. Tahun 2015, 6.400 IUP dinyatakan clean and clear. Kalimantan menduduki jumlah IUP terbesar sebanyak 2.700 IUP, menyusul Sumatera. Namun, daya tarik batu bara meminta tumbal manusia dan lingkungan. 3.033 lubang bekas tambang masih menganga tanpa penanganan khusus. 140 anak tewas terjatuh ke lubang bekas …

[Bahan Materi] Sinematik #5: Oligarki Industri Batu Bara dan Krisis Sosio-Ekologis Selengkapnya »