Kedubes Jerman: Warga Memperjuangkan Sumber Agrarianya

Jakarta (16/5/2016), Warga Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kembali melakukan aksi damainya di Jakarta. Kali ini warga menggelar aksi di Kedutaan Besar Jerman. Warga menggelar aksi di Kedubes Jerman karena investor dengan saham dominan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) adalah perusahaan dari Jerman, HeidelbergCement Group. Aksi damai ini merupakan …

Kedubes Jerman: Warga Memperjuangkan Sumber Agrarianya Selengkapnya »

Kelompok Belajar Studi Agraria dan Perempuan

Sajogyo Institute membuka peluang bagi 3-5 perempuan dan laki-laki untuk magang menjadi fasilitator Kelompok Belajar tentang Agraria dan Perempuan. Sajogyo Institute akan membekali fasilitator dengan kemampuan menulis, dokumentasi-publikasi, memfasilitasi dan mengelola Kelompok Belajar Studi Agraria dan Perempuan. Proses pembekalan akan diampu peneliti Sajogyo Institute: Siti Maemunah dan Ciptaningrat Larastiti. Keunggulan yang didapatkan oleh fasilitator: Pengalaman …

Kelompok Belajar Studi Agraria dan Perempuan Selengkapnya »

Talang Nangka: Negeri Si Pait Lidah, Si Empat Mata dan Kriye

Oleh Aisa [1]  Alkisah, Si Pait Lidah atau Seruling Sakti adalah orang yang mengubah lautan di daerah Perigi. Dulunya, daerah desa Perigi dan sekitarnya adalah lautan. Si Pait Lidah terkenal dengan kutukan-kutukannya yang melegenda. Tiap kutuknya akan menjelma nyata. Bukti-bukti dari tajamnya lafadz si Pait Lidah dipercaya oleh warga desa Perigi berada di desa bukit batu, …

Talang Nangka: Negeri Si Pait Lidah, Si Empat Mata dan Kriye Selengkapnya »

Pelajaran Dari Kasus Din Minimi

Mohamad Shohibuddin* Setelah setahun lebih angkat senjata, pada 29 Desember 2015 Din Minimi dan puluhan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyerahkan diri. Hal ini mengkhiri perlawanan mereka yang, uniknya, ditujukan kepada Pemerintah Aceh ketimbang Pemerintah Pusat. Sejak itu perdebatan yang terus mencuat adalah seputar berhak-tidaknya kelompok ini memperoleh amnesti. Padahal, pemberian amnesti hanyalah penyelesaian …

Pelajaran Dari Kasus Din Minimi Selengkapnya »

Ekologi Politik Komunitas Mollo

Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko tinggi akibat perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim dan bencana ekologis akibat ulah manusia yang penanganannya terhambat oleh perubahan iklim. Oleh Mia Siscawati Judul: Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim: Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak Penulis: Siti Maemunah Penerbit: Penerbit …

Ekologi Politik Komunitas Mollo Selengkapnya »

KPK dan Penyelamatan Sumberdaya Alam

Ujung pemaknaan korupsi mesti mampu dilihat hingga pada soal kedaualatan negara atas sumber-sumber utama ekonomi nasionalnya. Sebab makna kerugian negara, akibat dari korupsi di sektor sumberdaya alam yang masih menjadi basis ekonomi nasional, adalah wujud kongkrit pengingkaran mandat Undang-undang Dasar 1945, pasal 33, bahwa seluruh kekayaan sumberdaya alam nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh Eko …

KPK dan Penyelamatan Sumberdaya Alam Selengkapnya »

Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air Perlu Menghormati Lokalitas

Pengadopsian pengetahuan lokal dalam rupa sistem nilai, sistem pengelolaan, dan institusi lokal dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya air. Perkumpulan Pikul beberapa waktu lalu merilis beberapa publikasi yang merupakan hasil penelitian dan pendampingannya. Pemerintah perlu melakukan upaya konkrit untuk memastikan agar pembangunan sumber daya air di NTT menghormati dan mengadopsi sistem dan budaya lokal. Tanpa menghormatii …

Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air Perlu Menghormati Lokalitas Selengkapnya »

Revisi UU KPK Hanya Untungkan Koruptor Sumber Daya Alam

Press Release Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam* Meski banyak ditolak, sejumlah partai politik nampaknya nekat ingin menyelesaikan “Proyek Cepat“ Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK). Dari sepuluh Partai Politik di DPR, saat ini baru Partai Gerindra, Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak, tujuh Partai lainnya lainnya masih belum bersikap tegas untuk …

Revisi UU KPK Hanya Untungkan Koruptor Sumber Daya Alam Selengkapnya »

Desa, Tanah, dan Pasar

Harian Kompas telah mengoyak empat isu strategis terkait desa dalam sebulan terakhir. Ahmad Erani Yustika Pertama, penguasaan lahan di desa sudah tidak dalam genggaman warga desa, tetapi dikuasai pemodal kakap di luar desa (kota). Kedua, desa telah menjadi pasar barang/jasa yang mengalir dari kota (juga komoditas impor) sehingga mekanisme pengisapan ekonomi terus terjadi. Ketiga, rantai …

Desa, Tanah, dan Pasar Selengkapnya »

Scroll to Top